Website Perusahaan Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung perekonomian nasional dalam hal e-Government

Oktober 27, 2019

Website Perusahaan Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung perekonomian nasional dalam hal e-Government

KOMINFO

Sebelum saya menjelaskan sedikit banyaknya tentang Website Perusahaan TIK yang cukup membangun perekonomian Nasional. Terlebih dahulu saya akan mengkategorikan beberapa Website perusahaan TIK yang mendukung perekonomian Nasional. Diantaranya :

e-Goverment : Bidang Pemerintahan / Administrasi publik
e-Bussiness : Bergerak di bidang Bisnis
e-Learning : Bidang Pembelajaran / Diklat
e-Health : Bidang Kesehatan
e-Employment : Bidang Tenaga Kerja
e-Environment : Lingkungan Hidup
e-Agriculture : Bidang Pertanian
e-Science : Ilmu Pengetahuan

Dari beberapa bagian diatas, saya akan membahas tentang Website Perusahaan TIK di bidang Pemerintahan (e-Goverment). Disini saya akan mengambil contoh sebuah Website Perusahaan TIK yang bergerak di bidang pemerintahan yaitu KOMINFO atau dapat dikunjungi langsung pada halaman websitenya di https://www.kominfo.go.id/ .

PENGERTIAN E-GOVERNMENT

e-Government adalah Pemanfaatan Teknologi yang dimanfaatkan oleh lembaga pemerintahan untuk mempromosikan, memberikan informasi tentang pemerintahan kepada warga. e-Government memiliki suatu ciri khas yang membedakan dengan website lainnya. e-Government disini memiliki alamat hosting yang unik. Contoh nya : https://www.kominfo.go.id/. Pada alamat tersebut digunakan .go yang merupakan singkatan dari government, kemudian diikuti dengan .id untuk inisial negara.

Pemerintahan elektronik atau e-Government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Jika e-Government seringkali dianggap sebagai pemerintahan online ("online government") atau pemerintahan berbasis internet ("Internet-based government"), banyak teknologi pemerintahan elektronik non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini. Beberapa bentuk non-internet termasuk telepon, faksimil, PDA, SMS, MMS, jaringan dan layanan nirkabel (wireless networks and services), Bluetooth, CCTV, sistem penjejak (tracking systems), RFID, indentifikasi biometrik, manajemen dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart card) serta aplikasi NFC lainnya; ; teknologi polling station (dimana e-voting non-online kini dipertimbangkan), penyampaian penyampaian layanan pemerintahan berbasis TV dan radio, surat-e, fasilitas komunitas online, newsgroup dan electronic mailing list, chat online, serta teknologi pesan instan (instant messenger). Ada pula sejumlah sub-kategori dari e-government spesifik seperti m-government (mobile government), u-government (ubiquitous government), dan g-government (aplikasi GIS/GPS untuk e-government).

Ada banyak pertimbangan dan dampak potensial penerapan dan perancangan e-government, termasuk disintermediasi pemerintah dengan warganya, dampak pada faktor sosial, ekonomi, dan politik, serta halangan oleh status quo pada ranah ini.

Pada sejumlah negara seperti Britania Raya, e-Government digunakan untuk mengajak kembali ketertarikan warganya pada proses politik. Dalam hal tertentu bahkan dilakukan eksperiman dengan pemilu elektronik, dimana meningkatkan partisipasi pemilu dengan membuat pemilu menjadi mudah. Komisi Pemilihan Umum Britania Raya telah melakukan sejumlah proyek percontohan, meski dibayang-bayangi kekhawatiran akan kecurangan alat ini.

MANFAAT E-GOVERNMENT

Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat:

Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN).
Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder).
Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan video confernce.

MODEL PENYAMPAIAN E-GOVERNMENT

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C): Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, Contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b. Government-to-Business (G2B): Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement. Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll.

c. Government-to-Government (G2G): Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi. Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN E-GOVERNMENT BAGI RAKYAT

A. Keuntungan E-Goverment bagi rakyat

· Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

· Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

· Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

· Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan video confernce.

· Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

· E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.

· Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.

· Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.

· Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.

· Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

B. Kerugian E-Goverment bagi rakyat

· Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

· Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

· Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.

· Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan.

· Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government.

· Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.

· Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

TAMPILAN WEBSITE KOMINFO

Tampilan awal (HOME)

Pada tampilan awal (HOME) ini terdapat beberapa tampilan menu yaitu Berita, Acara, Situs terkait, dan Sistem Informasi. Seperti gambar di bawah ini :

· Tampilan menu Berita

Pada menu ini terdapat beberapa option di antaranya Berita Kementrian, Berita Pemerintahan, Siaran Pers, Sorotan Media, Artikel, Galeri Foto, Galeri Video, KominfoNext.

· Tampilan menu Profil

Pada menu ini terdapat beberapa option di antaranya Sejarah, Daftar Menteri, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Unit Kerja . Sejarah menjelaskan tentang sejarahnya dari Kominfo. Daftar Menteri merupakan daftar nama orang tertinggi di perusahaan . Tugas dan Fungsi menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari Kominfo, begitu juga dengan Visi dan Misi. Selanjutnya struktur organisasi, ini menjelaskan tentang direktorat-direktorat di perusahaan ini. Dan Unit Kerja, yaitu menjelaskan tentang cara kerja nya atau bagian – bagian perusahaan ini.

· Tampilan menu Layanan

Pada menu layanan terdapat Layanan Pemerintah, Layanan Non Pemerintah, Perizinan, Sertifikasi, Aduan Konten, Aduan BRTI, E-PPID, Beasiswa, Hukum, Statistika, Berita, Faq, dan Direktori.

Tampilan menu Informasi Publik

Pada menu informasi publik berisikan Profil PPID Kominfo, Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta, Permohonan Informasi.

Tampilan menu Regulasi

Pada menu Regulasi terdapat dari beberapa yaitu, Beranda, Informasi Hukum, Prasyaratan, Tentang Kami, Putusan, Konsultasi Hukum, Faq.

Tampilan menu Publikasi

Di menu terdapat Laporan Isu Hoaks, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, Laporan Pelayanan Informasi Publik, Laporan Hasil Survey Pelayanan Publik.